GOWA, SULSEL - Terkait unggahan Tahrir Gowa, di media sosial facebooknya, pada 6 hari lalu, "copot Lurah Katangka", rakyat di Katangka sudah jenuh dengan janji manis pelayanan, faktanya di lapangan nol besar, hal itu ditanggapi oleh Lurah Katangka, Achmad Hasanuddin, yang menegaskan tidak sesuai fakta, ungkapnya pada Media Online INDONESIA SATU.CO.ID (Jumat, 6/3)
Tahrir Gowa, yang membuat postingan di Facebook itu juga merasa disudutkan oleh bantahan Lurah Katangka, dalam pernyataan di media online INDONESIA SATU, Hal itu ditepis juga, dan klarifikasinya mengatakan Lurah Katangka, telah menyudutkannya bersama keluarga Anwar Hidayat.
"Saya Muhammad Tahrir Moleo Hasta (Tahrir Gowa) perlu meluruskan fakta lapangan agar publik tidak diberi informasi yang keliru oleh oknum pejabat publik, " ucapnya, saat masuk klarifikasinya ke WhatsApp wartawan INDONESIA SATU.CO.ID, Minggu (8/3/2026).
Dalam pemaparannya, Tahrir Gowa merincikan klarifikasinya :
1. Bantahan terhadap tuduhan "tidak ada koordinasi", sangat tidak benar jika dikatakan saya tidak melakukan konfirmasi.
Faktanya:
• 6 Februari 2026: seluruh ahli waris sah telah memenuhi undangan resmi di kantor kelurahan (ada Berita Acara resmi).
• Koordinasi dengan aparat: Saya membangun komunikasi intens dengan Bhabinkamtibmas Katangka (bukti chat tersedia) untuk memastikan proses ini berjalan sesuai aturan.
• 22 Februari 2026: Saya mengirim pesan WA sopan kepada Pak Lurah untuk bertanya kendala administrasi, namun beliau menjawab tidak bisa bertemu karena ada giat rapat koordinasi di Kantor Bupati (Bukti chat terlampir).
2. Bukti kunjungan langsung dan saksi (25 Februari 2026)
Pak Lurah menyebut saya tidak mau datang ke kantor, ini pembohongan publik.
Faktanya:
• 25 Februari 2026: Setelah mendampingi Pak Anwar kontrol dari RS, saya membawa beliau (yang masih masa pemulihan pasca-operasi bedah) ke kantor Lurah.
• Namun, Pak Lurah tidak ada di tempat. Keterangan ini dikonfirmasi langsung oleh Ibu Nur Aini (Operator Kelurahan) yang saat itu berada di kantor. Siapa sebenarnya yang menghindari diskusi?
3. Keluhan etika dan pelayanan (Kesaksian Ahli Waris) kekecewaan mendalam juga disampaikan oleh salah satu ahli waris, RS. Keluarga merasa pihak Kelurahan bukannya mempermudah, malah memberikan kesan mempersulit hak warga yang sedang sakit.
Lebih jauh, keluarga menyayangkan sikap kurang etis Pak Lurah saat musyawarah, di mana beliau tetap merokok di depan warga yang sedang dalam kondisi sulit dan emosional.
Sebagai pemimpin wilayah, seharusnya beliau menunjukkan empati dan etika profesional dalam menghadapi warga, bukan malah menunjukkan sikap yang tidak menghargai situasi.
4. Status Tanah: Narasi MANIPULATIF
Pak Lurah menyatakan status tanah "tidak jelas". Ini MANIPULATIF:
• Syarat BAZNAS tidak wajib Sertifikat (SHM). Kami memiliki bukti PBB seluas 389 m⊃2;.
• Masalah "tidak jelas" muncul karena data Kelurahan (179 m⊃2;) tidak sinkron dengan PBB. Sebagai Lurah, beliau harusnya membantu sinkronisasi data warga, bukan menjadikannya alasan menghambat bantuan orang sakit.
5. Masalah drainase: Lurah baru bergerak setelah viral, meskipun proyek PU, Lurah adalah pengawas wilayah. Warga sudah jenuh mengeluh sejak 2023, namun beliau baru terlihat kerja bakti setelah persoalan ini saya posting di Facebook dan viral.
6. Tuntutan Transparansi (UU No. 14 Tahun 2008), Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9.
"Saya mendesak Kelurahan Katangka untuk TRANSPARAN, membuka data siapa saja warga yang dapat bantuan Bedah Rumah 2025-2026 agar tidak ada kesan tebang pilih, " pintanya.(Shanty)
