.png)
7 hours ago
1
Mataram NTB - Pelaksanaan haji yang dikomandoi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari ini mendapat sorotan yang cukup banyak. Tidak hanya dari keluarga calon Jemaah haji, para pemangku kebijakan, akademisi dan pekerja sosial pun ikut besuara.
Tahun 2025 ini merupakan tahun yang akan sulit dilupakan oleh calon Jemaah haji maupun keluarganya. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan ibadahnya, namun dari sisi carut marutnya pelaksanaan dan tahapan yang dilalui.
Bahkan salah satu calon Jemaah haji dari kota mataram mengatakan bahwa, dia bersama keluarganya sudah melakukan rangkaian pengajian dikarenakan akan berangkat besok pagi menurut jadwalnya. Pada saat keluarganya dan dia sedang melakukan pembersihan bekas pengajian dan bersiap-siap untuk istirahat untuk persiapan berangkat besok pagi, tiba-tiba heandphonenya bordering da nada pemberirtahuan untuk pemberangkatan diundur. Bagiaman Jemaah haji tidak shock, pemberitahuan dilakukan jam 12 malam dan semua perlengkapan secara teknis sudah dilakukan.
Namun, begitulah salah satu lika-liku pelaksanaan Jemaah haji tahun 2025 ini. Yang manrik perhatian public lagi adalah bagaimana kasus calon Jemaah haji Bupati Lombok Tengah yang sudah berangkat ke asrama Haji. Namun sampai disana pemberitahuan pengunduran keberangkatan dilakukan.
Ini menunjukkan bahwa secara kesiapan Kanwil Depag NTB belum siap sama sekali. Apapun alasannya.
Di beberapa media online Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan keterlambatan penerbitan visa yang dialami sekitar 800 JCH asal NTB disebabkan oleh perubahan kebijakan haji antara tahun 2024 dan 2025.
Pada tahun ini proses penerbitan visa dilakukan oleh delapan perusahaan atau Syarikah swasta yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembatasan kuota pengajuan visa oleh masing-masing Syarikah.
"Dengan adanya 8 Syarikah ini kami mengira tentu ada persaingan, dan juga kebijakan Arab Saudi ada pembatasan pembuatan visa ini juga menjadi kendala, " jelasnya.
Carut marut ini pun di soroti dengan serius oleh wakil masyarakat NTB yang duduk di senayan yaitu Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta pemerintah dan panitia penyelenggara ibadah haji segera mengatasi persoalan belum terbitnya visa jamaah calon haji di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar jamaah dapat segera berangkat ke Tanah Suci.
“Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal, ” kata Abdul Hadi di beberapa media online.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia Bapak M. Zaini.
Seharusnya jika tim IT Kanwil Depag NTB gesit dan membuat antisipasi sejak awal, maka carut marut seperti ini tidak akan terjadi. Untuk itu seharusnya Kanwil Depag NTB harus mengevaluasi tim ITnya. Bahkan jika ada indikasi pelanggaran harus diberi sanksi.
“ Kanwil Depag NTB harus dengan tegas melakukan evaluasi terhadap Timnya. Terutama tim IT, harus diberi sanksi jika ada indikasi pelanggaran, “tegas M. Zaini, Kamis (07/05/2025).
Demi menjaga marwah dan nama baik kanwil Depag agar masyrkat tidak selalu menyalahkn KANWIL DEPAG NTB Ungkap M. Zaini.(Adb)
