loading...
Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menggelar Diskusi Publik bertajuk Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKR
JAKARTA - Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menggelar Diskusi Publik bertajuk “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI.” Diskusi itu digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026.
Diskusi itu menghadirkan Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional sekaligus Penulis Buku Polri Presisi Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai capaian strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” bunyi pernyataan bersama mereka, Selasa (25/8/2026).
Mereka menyatakan apresiasi tersebut disampaikan berdasarkan pembacaan terhadap data dan capaian yang telah dicatat oleh Polri, dengan tetap menempatkannya secara proporsional, objektif dan konstruktif. “Kami memandang penting untuk menegaskan bahwa Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, sedangkan Polri memberikan kontribusi institusional sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Dengan perspektif tersebut, mereka menilai kontribusi Polri dapat dilihat bukan hanya dari aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari dukungannya terhadap stabilitas pembangunan, perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan serta respons kemanusiaan.
“Menurut kami, dari perspektif kebangsaan dan gerakan mahasiswa, Polri mempunyai posisi strategis dalam memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” kata Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.
Menurut dia, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum. “Karena itu, kami mengapresiasi arah kebijakan Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bagi generasi muda, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, polisi harus hadir sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi. “Pada titik inilah konsep Polri Presisi menjadi penting: kewenangan kepolisian harus berjalan bersama profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Dia menuturkan, penegakan hukum harus menyentuh kejahatan yang merusak masa depan bangsa. “Menurut data sepanjang 2025 Polri telah menangani berbagai kejahatan strategis dengan dampak luas,” ujar dia.
Dia membeberkan untuk pemberantasan narkotika, Polri mencatat 48.592 perkara dan 64.055 orang diamankan, dengan barang bukti sekitar 590 ton yang oleh Polri dinilai bernilai sekitar Rp41 triliun. Di bidang judi online, pada Januari 2026 bahwa Polri telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset Rp1,5 triliun serta mengajukan pemblokiran terhadap 241.013 situs/konten judi online dalam periode yang dilaporkan.
“Bagi kami, angka tersebut penting karena narkoba dan judi online bukan sekadar tindak pidana biasa. Keduanya dapat merusak ekonomi keluarga, generasi muda, produktivitas masyarakat dan ketahanan sosial. Karena itu, pemberantasan kejahatan strategis harus terus dilanjutkan dengan pendekatan penindakan sekaligus pencegahan,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam program ketahanan pangan. Pada 2025, Polri melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare, sementara produksi jagung nasional menurut data yang dikutip Polri meningkat lebih dari 1,36 juta ton atau lebih dari 9 persen dibandingkan 2024.
