PANGKEP SULSEL - Pembangunan desa dan kelurahan di Indonesia dinilai akan lebih efektif apabila didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Selama ini, masih banyak desa dan kelurahan yang belum memiliki basis data yang mampu menggambarkan secara utuh kondisi masyarakat serta potensi lokal yang dimiliki.
Data bukan sekadar angka atau dokumen administrasi. Lebih dari itu, data merupakan fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid, pemerintah berisiko mengalokasikan anggaran pada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang unggul di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga industri rumahan. Seluruh potensi tersebut seharusnya dipetakan secara rinci agar menjadi dasar penyusunan program pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain potensi lokal, data mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tenaga kerja, luas lahan produktif, pelaku UMKM, kondisi infrastruktur, hingga angka kemiskinan juga perlu diperbarui secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui perubahan yang terjadi dan segera mengambil langkah yang diperlukan.
Pembaruan data idealnya dilakukan secara rutin, minimal setiap enam bulan, sedangkan data yang cepat berubah seperti kependudukan dan kondisi sosial dapat diperbarui setiap tiga bulan. Sistem seperti ini akan membuat pemerintah selalu memiliki gambaran terbaru mengenai kondisi di lapangan.
Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi pusat informasi pembangunan. Keputusan yang diambil akan lebih akurat karena didasarkan pada kondisi nyata masyarakat.
Keberadaan data yang lengkap juga diyakini mampu menarik minat investor. Mereka akan lebih mudah melihat peluang usaha berdasarkan potensi lokal yang telah dipetakan secara jelas, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, data desa yang berkualitas juga dapat membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah. Program pembangunan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan masing-masing wilayah.
Muncul pula pandangan bahwa apabila seluruh desa dan kelurahan memiliki data yang lengkap, akurat, dan terintegrasi dengan sistem pemerintah, maka pelaksanaan sensus berskala besar dapat menjadi lebih efisien. Pendataan lapangan tetap diperlukan untuk verifikasi dan menjaga kualitas data, namun tidak harus dimulai dari nol setiap kali dilakukan.
Pendekatan pembangunan berbasis data juga diyakini mampu mengurangi pemborosan anggaran. Dana pembangunan dapat difokuskan pada sektor yang benar-benar memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Sudah saatnya pembangunan Indonesia dimulai dari desa dan kelurahan dengan menjadikan data sebagai aset strategis. Ketika potensi lokal terpetakan dengan baik, setiap wilayah memiliki peluang yang sama untuk berkembang sesuai keunggulannya masing-masing.
Membangun desa bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga membangun sistem informasi yang kuat. Data yang akurat akan menjadi kompas pembangunan, mengarahkan setiap kebijakan agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Pangkep 27 Juni 2026
Herman Djide
Ketua Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
