loading...
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah menangani masalah sistem pendidikan dokter spesialis (PPDS). Foto/SindoNews/Annastasya Rizqa
JAKARTA - Partai Perindo mendukung adanya tindakan cepat pemerintah untuk menangani masalah sistem pendidikan dokter spesialis di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Hal ini terkait keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama-sama menegaskan akan merombak sistem pendidikan kedokteran imbas marak kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter peserta PPDS. Wacana ini diungkap mengingat banyaknya kasus yang dilakukan para murid PPDS yang belakangan viral dan meresahkan masyarakat.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari mengatakan Partai Perindo mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah ini.
“Kami turut prihatin dengan kondisi pendidikan program dokter spesialis ini. Kami mengapresiasi tindakan cepat dari kementrian secara keseluruhan dari sistem pendidikan dokter spesialis,” ungkap Sri saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta dikutip Kamis (24/4/2025).
Dalam hal ini, Sri Gusni mengungkapkan bahwa Pantai Perindo berharap adanya sistem pengawasan yang bisa dilakukan lebih ketat demi mendukung langkah pemerintah merombak sistem pendidikan tersebut.
Menurutnya, pengawasan yang baik tentu bisa menutup celah adanya kasus serupa di kemudian hari yang tentunya ini membutuhkan kerjasama para pihak terkait.
“Ini perlu adanya upaya pengawasan sistem regulasi pada akhirnya kami menitikan beratkan adanya pengawasan dari sistem regulasi tersebut. Karena sebaik apapun sistem yg dibuat pemerintah terkait PPDS ini, akan terdapat celah bila pengawasan ini tidak ditangani dengan serius dan bisa membuka ruang lagi pada kejadian serupa,” ungkapnya.
Sri Gusni mengungkap Partai Perindo juga berupaya mendorong kepada kepala daerah untuk mengawal jalannya peraturan tersebut. Langkah yang dukungan yang dilakukan bersama-sama ini diharapkan bisa mewujudkan sistem pendidikan dokter spesialis yang lebih baik.
“Kita mendorong kepala daerah kita dan wakil kepala daerah kita untuk bisa mengawal peratuan ini di wilayah masing-masing. Kita juga membuka ruang komunikasi pada para stakeholder dan para ahli kesehatan untuk bisa mengawal bersama,” tandasnya.
(shf)
