SEMARANG - Arus informasi yang semakin deras di media sosial tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga ancaman serius berupa hoaks, konten menyesatkan, hingga opini yang sengaja digiring untuk memengaruhi publik. Fenomena ini menjadi perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah bersama kalangan akademisi yang mendorong masyarakat menjadi filter pertama dalam menangkal informasi palsu.
Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si, menegaskan bahwa penyebaran hoaks masih menjadi tantangan besar yang berdampak langsung terhadap pemerintah maupun masyarakat.
Menurutnya, berbagai modus hoaks kini semakin beragam, mulai dari akun WhatsApp palsu yang mencatut nama pejabat hingga informasi provokatif yang memicu keresahan publik dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial.
"Hoaks adalah informasi yang tidak benar dan disebarkan dengan tujuan tertentu. Dampaknya bisa menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan mendorong masyarakat mengambil keputusan yang keliru, " kata Lilik, Jumat (12/6/2026).
Akun Anonim Masih Jadi Sumber Utama Hoaks
Berdasarkan hasil pemantauan Diskomdigi Jateng, sebagian besar konten hoaks disebarkan melalui akun-akun anonim yang tidak mencantumkan identitas jelas maupun afiliasi organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemprov Jawa Tengah memilih mengedepankan pendekatan edukatif dibandingkan represif. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan label atau stempel "Hoaks" dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk klarifikasi.
Pada kasus tertentu, laporan juga diteruskan ke pemerintah pusat melalui kanal pengaduan konten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis. Jika menemukan informasi yang meragukan, jangan langsung disebarkan. Laporkan melalui kanal resmi agar dapat diverifikasi terlebih dahulu, " tegasnya.
Padhang Jadi Senjata Baru Lawan Hoaks
Sebagai upaya memperkuat literasi digital, Diskomdigi Jateng mengembangkan platform Padhang (Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah) yang lahir dari banyaknya aduan masyarakat terkait informasi mencurigakan di media sosial.
Platform tersebut berfungsi sebagai ruang verifikasi sekaligus edukasi publik untuk membantu masyarakat membedakan informasi yang valid dan yang menyesatkan.
Lilik berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal tersebut agar penyebaran hoaks dapat ditekan sejak dini.
Akademisi Udinus: Banyak Influencer Kejar Viral, Lupakan Etika
Sorotan terhadap ekosistem digital juga datang dari praktisi digital sekaligus dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Swita Amallia Hapsari, M.I.Kom.
Menurut Swita, tren media sosial saat ini menunjukkan banyak kreator konten lebih fokus mengejar popularitas dan jumlah penonton dibandingkan memperhatikan dampak informasi yang mereka sebarkan.
"Tidak sedikit konten dibuat hanya untuk memancing perhatian publik. Ketika menimbulkan kegaduhan, alasannya sering kali karena dianggap sebagai opini pribadi. Padahal dampaknya bisa sangat luas bagi masyarakat, " ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih tokoh atau influencer yang dijadikan rujukan informasi.
Bedakan Influencer dan Buzzer
Swita menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara influencer dan buzzer yang kerap disamakan dalam ruang digital.
Menurutnya, influencer umumnya memanfaatkan isu yang sedang tren untuk meningkatkan popularitas pribadi, sementara buzzer bekerja lebih sistematis dengan tujuan membentuk opini tertentu berdasarkan kepentingan tertentu.
"Konten influencer biasanya mengejar sensasi atau viralitas. Sementara buzzer memiliki pola yang lebih terstruktur untuk menggerakkan opini publik. Dampaknya tentu berbeda dan masyarakat harus mampu mengenalinya, " jelasnya.
Ia mendorong munculnya lebih banyak influencer otoritatif, yakni kreator yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sesuai bidang keahliannya sehingga mampu menghadirkan informasi yang akurat dan edukatif.
Terapkan Prinsip CABE agar Tak Terjebak Hoaks
Untuk menghadapi banjir informasi digital, Swita memperkenalkan prinsip CABE sebagai panduan masyarakat bermedia sosial secara sehat.
CABE terdiri dari:
* Cakap, mampu menggunakan teknologi dan tools digital dengan benar.
* Aman, memastikan informasi yang dibagikan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
* Budaya, menjaga etika dan kesantunan dalam ruang digital.
* Etika, menghormati hak cipta, transparansi informasi, serta penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).
"Literasi digital tidak cukup hanya bisa menggunakan media sosial. Yang lebih penting adalah kemampuan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, " tegas Swita.
Masyarakat Diminta Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks
Baik Diskomdigi Jawa Tengah maupun kalangan akademisi sepakat bahwa perang melawan hoaks tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau aparat penegak hukum.
Masyarakat justru menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran informasi palsu dengan membiasakan cek fakta, berpikir kritis, dan tidak mudah terpancing narasi provokatif.
"Jangan menjadi bagian dari penyebar hoaks. Jadilah bagian dari solusi dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain, " pungkas Lilik.
Di tengah maraknya konten viral, buzzer, hingga informasi manipulatif, kemampuan memilah informasi kini menjadi salah satu keterampilan paling penting bagi masyarakat di era digital.**
(Agung)
