PANGKEP SULSEL— Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.P., M.Si, menegaskan pentingnya peran strategis Dinas Sosial dalam menjamin perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan seusai menyerahkan bantuan kepada para pelaku usaha di Rumah Jabatan Bupati dari Dinas Kuperindag Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Jumat (5/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati MYL menilai bahwa bantuan sosial dari Dinasti Sosial dan bantuan pemberdayaan ekonomi dari Dinas Kuperindag harus berjalan beriringan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, Dinas Sosial memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam memastikan warga yang rentan tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
Bupati MYL menegaskan bahwa fokus utama Dinas Sosial ke depan adalah perlindungan sosial yang tepat sasaran. Data masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga berisiko sosial harus valid agar setiap program bantuan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Sosial dengan perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pendidikan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak bisa dibangun secara sektoral, tetapi harus melalui kolaborasi lintas sektor.
Dalam arahannya, MYL meminta agar program bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Bantuan usaha yang disalurkan kepada pelaku UMKM dinilai sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial produktif yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Bupati MYL menambahkan bahwa pendampingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program sosial. Ia berharap Dinas Sosial tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan penerima mendapatkan pembinaan agar mampu berkembang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin ekstrem. Pemerintah daerah, kata MYL, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hak-hak kelompok ini terpenuhi.
Bupati MYL juga mendorong optimalisasi program bantuan sosial pemerintah pusat yang disalurkan melalui daerah, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, dan program jaminan sosial. Ia meminta agar proses penyaluran berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, keberhasilan Dinas Sosial dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap program harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Dalam dialog singkat dengan para penerima bantuan, MYL menyampaikan harapannya agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran Dinas Sosial yang selama ini aktif turun ke lapangan dan dekat dengan masyarakat. Bupati berharap semangat pelayanan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Pemerintah Kabupaten Pangkep, lanjut MYL, akan terus memperkuat anggaran dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan sosial, meski di tengah tantangan efisiensi anggaran. Baginya, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dengan peran Dinas Sosial yang semakin fokus dan terarah, MYL optimistis program perlindungan sosial di Pangkep akan semakin efektif dan berdampak luas.
Menutup pernyataannya, Bupati MYL menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghadirkan rasa aman dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. “Negara dan daerah harus hadir untuk melindungi warganya, ” ujarnya penuh empati. ( Herman Djide)
