loading...
Bendera Inggris berkibar di pusat kota London. Foto/Runnymede Trust
LONDON - Kekuasaan Inggris yang "ekstrem dan rahasia" menempatkan jutaan Muslim Inggris dalam risiko kehilangan kewarganegaraan mereka. Peringatan itu diungkap dalam laporan terbaru.
Penelitian yang diterbitkan Runnymede Trust dan Reprieve menemukan sembilan juta orang di Inggris – sekitar 13% dari populasi – dapat secara hukum dicabut kewarganegaraannya atas kebijakan menteri dalam negeri.
Para aktivis memperingatkan kekuasaan tersebut secara tidak proporsional berdampak dan membahayakan warga negara dengan warisan yang terkait dengan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.
Kedua organisasi tersebut memperingatkan "rezim pencabutan" sekarang merupakan ancaman sistematis bagi komunitas Muslim, menggemakan diskriminasi negara terhadap warga negara Inggris dengan hubungan keluarga dengan Karibia dalam skandal Windrush.
Berdasarkan hukum saat ini, warga negara Inggris dapat kehilangan kewarganegaraan mereka jika pemerintah percaya mereka memenuhi syarat untuk kewarganegaraan lain, bahkan jika mereka belum pernah tinggal di negara tersebut atau tidak mengidentifikasi diri dengan negara tersebut.
Laporan tersebut menunjukkan orang-orang yang terkait dengan Pakistan, Bangladesh, Somalia, Nigeria, Afrika Utara, dan Timur Tengah – semua negara dengan populasi Muslim Inggris yang cukup besar – termasuk di antara kelompok yang paling rentan.
Para aktivis mengatakan ini telah menciptakan hierarki kewarganegaraan yang berlandaskan ras, di mana keanggotaan Muslim di Inggris bersifat kondisional, berbeda dengan warga Inggris kulit putih.
“Pemerintah sebelumnya mencabut kewarganegaraan korban perdagangan manusia Inggris untuk keuntungan politik, dan pemerintah saat ini baru saja memperluas kekuasaan ekstrem dan rahasia ini,” ungkap Maya Foa dari Reprieve kepada Middle East Eye.
“Sembilan juta orang yang haknya dapat dicabut oleh menteri dalam negeri berikutnya memiliki alasan untuk khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah otoriter sepenuhnya,” ujar Foa.
Kekhawatiran Foa digaungkan Shabna Begum, yang menjalankan Runnymede Trust. Begum mengatakan ada “arus bawah yang mengerikan dari pencabutan kewarganegaraan” atas kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan hal itu telah berdampak tidak proporsional pada komunitas Muslim Inggris.
