Taiwan, Identitas, dan Politik Pengakuan: Membaca Ulang Perdebatan Lintas Selat

Harryanto Aryodiguno
Ass. Prof. International Relations, President University

PERNYATAAN mantan Wakil Ketua Kuomintang (KMT), Zhang Ronggong (張榮恭), bahwa “orang Taiwan juga adalah orang Tionghoa” kembali memunculkan perdebatan lama mengenai identitas nasional Taiwan. Di satu sisi, pernyataan tersebut mencerminkan pandangan yang menekankan kesamaan sejarah, budaya, dan asal-usul antara Taiwan dan China daratan. Di sisi lain, respons keras dari Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council/MAC) menunjukkan bahwa identitas politik Taiwan saat ini tidak lagi dapat dijelaskan semata-mata melalui hubungan darah atau akar budaya.

Perdebatan tersebut menarik untuk dikaji bukan dalam kerangka siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan sebagai sebuah pertanyaan akademik yang lebih mendasar: mengapa kelompok masyarakat yang memiliki sejarah dan akar budaya yang sama dapat mengembangkan identitas nasional yang berbeda?

Secara historis, sulit untuk menyangkal bahwa mayoritas penduduk Han di Taiwan memiliki leluhur yang berasal dari Provinsi Fujian dan Guangdong di Tiongkok daratan. Bahasa Minnan (Hokkien), tradisi leluhur, nilai-nilai Konfusianisme, hingga praktik keagamaan masyarakat Taiwan menunjukkan hubungan historis yang sangat erat dengan peradaban China. Dalam konteks ini, argumentasi Zhang Ronggong memiliki dasar historis yang kuat. Hubungan geografis, budaya, dan genealogis antara kedua wilayah memang merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan.

Namun demikian, sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Identitas suatu masyarakat tidak hanya dibentuk oleh asal-usul, tetapi juga oleh pengalaman politik yang mereka alami. Selama lima puluh tahun berada di bawah kolonialisme Jepang (1895–1945), masyarakat Taiwan mengalami proses sosialisasi politik yang berbeda dari masyarakat Tiongkok daratan.

Setelah tahun 1949, ketika pemerintahan Republik China (ROC) berpindah ke Taiwan, pulau tersebut kembali memasuki pengalaman politik yang berbeda. Perkembangan demokrasi sejak akhir 1980-an semakin memperkuat karakteristik politik Taiwan yang unik dan membedakannya dari Republik Rakyat China (RRC).

Dalam konteks tersebut, identitas Taiwan modern dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara warisan sejarah dan pengalaman politik kontemporer. Dengan kata lain, masyarakat Taiwan tidak meninggalkan sejarah Tionghoa mereka, tetapi menambahkan lapisan pengalaman baru yang kemudian membentuk cara mereka memahami diri sendiri. Oleh karena itu, perubahan identitas yang terjadi di Taiwan tidak dapat dijelaskan sebagai penolakan terhadap sejarah, melainkan sebagai reinterpretasi terhadap sejarah tersebut.