Pidato Ekonomi Presiden: Antara Optimisme dan Realitas Pertumbuhan

6 hours ago 4

loading...

Umar Jahidin ,Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM), CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta. Foto/Ist

Umar Jahidin
Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),
CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Read Entire Article
Masyarakat | | | |