OPM Rampas Dana BLT di Beoga: Warga Ketakutan, Bantuan Rakyat Diambil Paksa

PUNCAK - Aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencederai kehidupan masyarakat sipil. Kali ini, kelompok tersebut dilaporkan merampas secara paksa Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warga Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Peristiwa tersebut terjadi saat petugas penyalur bantuan dan aparat kampung hendak mendistribusikan dana BLT kepada warga penerima manfaat. Namun suasana berubah mencekam ketika sekelompok anggota OPM tiba-tiba datang dengan membawa senjata dan mengambil paksa uang tunai yang baru ditarik dari bank daerah.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, mereka bawa senjata dan langsung ambil semua uang. Padahal itu untuk beli kebutuhan rumah dan makan anak-anak, ” ujar salah satu warga Beoga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Aksi Brutal Dikecam Tokoh Adat dan Agama

Tindakan ini memicu kemarahan dan keprihatinan dari tokoh masyarakat serta pemuka agama. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Beoga, Yulianus Sondegau, mengecam keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Papua.

“BLT adalah hak masyarakat kecil. Kalau OPM merampas itu, mereka bukan pejuang, tapi perampok bersenjata. Ini bukti mereka menyusahkan rakyat, bukan membela rakyat, ” tegas Yulianus.

Senada, Pendeta Obed Tabuni dari Sinode Kingmi Papua menyatakan bahwa insiden tersebut mencerminkan hilangnya arah perjuangan OPM, yang justru kini menjadi ancaman bagi rakyat yang mereka klaim bela.

“Jangan atas nama perjuangan menyakiti rakyat sendiri. Gereja menolak keras semua bentuk pemalakan atau kekerasan terhadap warga, ” ujar Pendeta Obed.

Warga Minta Negara Hadir dan Melindungi

Kejadian ini menambah daftar kekerasan yang menimpa warga sipil di Papua, terutama dalam momen-momen krusial seperti penyaluran bantuan sosial. Warga Distrik Beoga berharap agar aparat keamanan meningkatkan pengamanan dan mengawal proses distribusi bantuan, demi memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

“Kami butuh rasa aman, jangan sampai bantuan rakyat terus dijadikan sasaran. Negara harus hadir, ” ucap seorang tokoh masyarakat setempat.

Catatan: Kejadian ini menyoroti urgensi penanganan keamanan dan perlindungan sosial secara menyeluruh di wilayah rawan konflik, agar bantuan negara benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa terhalang teror bersenjata. (Apk/Red1922)