loading...
Abdul Haris Fatgehipon. Foto/Istimewa
Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
KONFLIK di tanah Papua sampai saat ini belum menunjukkan tanda ke arah perdamaian. Darah dan air mata kesedihan terus mengalir membasahi tanah Papua, yang sering disebut potongan surga yang jatuh ke bumi.
Konflik terus terjadi dan memakan korban jiwa. Laporan Komnas HAM di tahun 2024, jumlah korban jiwa di Papua akibat konflik 61 Orang. Belum lagi korban harta benda dan trauma yang dirasakan oleh masyarakat akibat konflik.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi materi pada Seminar Nasional Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2024 mengatakan di era periode pertama pemerintahan Jokowi, Wapres JK berkeinginan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun, Presiden Jokowi menghendaki agar masalah Papua diselesaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Wapres JK tidak diberi peran dalam penyelesaian permasalahan di Papua.
Presiden Jokowi pada periode pertama menjabat memberikan perhatian yang tinggi kepada Papua. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Presiden Jokowi, antara lain pembangunan Jalan Trans Papua dan penetapan BBM satu harga. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Wapres KH Maruf Amin ditugaskan menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Wapres beberapa kali melakukan kunjungan di Papua serta meresmikan beberapa proyek pembangunan fisik di Papua. Sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada periode kedua, tanda tangan perdamaian di Papua tidak kelihatan.
Saat berakhir masa jabatan Presiden Jokowi, konflik Papua belum mereda. Bahkan, eskalasi konflik mengalami kenaikan. Menyedihkan. Korban jiwa di Papua terus bertambah di kalangan masyarakat sipil dan OPM. Insiden penembakan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny 26 April 2021, memperlihatkan rawannya keamanan di Papua. Saat konflik Timor Timor, Aceh dan Ambon, tidak ada perwira tinggi yang meninggal ditembak oleh pemberontak.
OPM melakukan teror secara langsung kepada warga sipil, TNI, dan Polri di wilayah perkotaan.Tidak hanya strategi perang gerilya yang mereka lakukan. Saat ini, OPM menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda dan teror verbal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sipil. OPM juga menggunakan media sosial untuk membangun opini publik dan dukungan internasional untuk kemerdekan Papua
Baca Juga: Mendagri Pastikan Wapres Gibran Tak Bakal Menetap di Papua
Di era pemerintahan saat ini, publik berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan konflik di Papua. Presiden Prabowo Subianto di awal menjabat sangat aktif melakukan lawatan diplomasi ke luar negeri. Dalam pidato di berbagai forum internasional, Presiden Prabowo selalu memberikan pesan untuk pentingnya menjaga perdamaian kawasan dan perdamaian global.
