Nusakambangan, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gladakan, Robinson Perangin Angin menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, bertempat di Ballroom Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang, Jumat (18/7).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Direktur Intelijen Keimigrasian, Kakanwil Ditjenim Jawa Tengah, Kakanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Pejabat Administrator Kanwil Ditjenpas dan Ditjenim Jawa Tengah, serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Tengah.
Kegiatan RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti. Dalam RDP tersebut, Komisi XIII DPR RI yang secara khusus membahas kondisi dan tantangan yang dihadapi Lapas dan Rutan di wilayah Jawa Tengah, dengan fokus utama pada pelayanan publik dan program pembinaan warga binaan.
Melalui forum ini, Komisi XIII mendengarkan langsung masukan dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta mengevaluasi upaya perbaikan sistem pemasyarakatan, demi meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan yang humanis, profesional, serta berorientasi pada reintegrasi sosial.
Dalam paparannya, Kakanwil Dirjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menegaskan komitmen jajaran pemasyarakatan Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai program kemandirian yang telah berjalan di sejumlah UPT dan mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomi. Selain itu, keberhasilan pembinaan berbasis keterampilan, khususnya dalam bidang kerajinan yang telah berhasil menembus pasar luar negeri, antara lain Korea Selatan, Kanada, dan Vatikan.
Tak hanya itu, Kakanwil juga memaparkan bahwa bidang keamanan dan ketertiban, langkah-langkah antisipatif juga terus diperkuat melalui penggeledahan rutin, tes urine acak, serta sinergi dengan TNI, Polri, dan BNN untuk mencegah peredaran gelap narkoba dan menjaga kondusivitas di dalam Lapas dan Rutan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan inovasi program pembinaan yang telah dijalankan.
“Kami mendorong agar jajaran pemasyarakatan dan imigrasi terus menjalin kerja sama dan berinteraksi aktif dengan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk kemajuan sistem pemasyarakatan dan pelayanan keimigrasian di Jawa Tengah, ” ujar Rinto Subekti.
RDP ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan responsif, terhadap kebutuhan masyarakat. (WR)