loading...
Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Foto/anadolu
NEW YORK - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB / UN Human Rights Council) bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan ini membawa keuntungan strategis, politik, diplomatik, ekonomi, dan ideologis yang besar bagi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.
Berikut penjelasan komprehensif tentang apa saja keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari posisi tersebut.
1. Peningkatan Prestise dan Posisi Tawar Global
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara langsung mengangkat derajat Indonesia dalam percaturan politik internasional.
Jabatan ini menandakan Indonesia dianggap cukup kredibel, stabil, dan dipercaya untuk memimpin diskursus global mengenai isu yang sensitif dan bernilai tinggi, yaitu hak asasi manusia.
Posisi ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional karena negara lain akan lebih memperhitungkan sikap dan pandangan Indonesia.
Dalam diplomasi global, legitimasi moral sering kali sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi atau militer, dan jabatan ini memberi Indonesia modal legitimasi tersebut.
2. Kesempatan Mengarahkan Narasi HAM Global
Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang untuk memengaruhi agenda, tema, dan arah pembahasan HAM dunia.
Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan HAM yang tidak semata-mata berpusat pada perspektif Barat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat pembangunan negara berkembang.
Indonesia dapat menegaskan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial dan hak atas pembangunan.
Dengan demikian, Indonesia berperan aktif mengoreksi praktik standar ganda yang selama ini kerap terjadi dalam isu HAM global.
3. Perlindungan Diplomatik terhadap Isu Dalam Negeri
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan HAM domestik, mulai dari Papua, konflik agraria, hingga kebebasan sipil.
Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk menjelaskan konteks nasionalnya secara langsung dan setara.
Kritik internasional tidak lagi datang semata dalam bentuk tekanan, tetapi bisa dikelola melalui dialog resmi dan mekanisme multilateral.
