loading...
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah jenderal juga menolak wacana Wapres Gibran dimakzulkan.
Tak hanya Agum, terdapat beberapa jenderal antara lain Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) HBL Mantiri, serta Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Baca juga: 2 Sosok Purnawirawan Jenderal TNI yang Dukung Prabowo Tolak Ganti Wapres dan Reshuffle Kabinet
Sekelumit tentang Agum Gumelar. Agum merupakan sosok jenderal dan politikus kawakan yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945. Karier militer dan politiknya sama-sama cemerlang. Mau tahu lebih dalam sosok Agum, berikut penuturannya.
Profil Agum Gumelar
Perjalanan militer Agum dimulai ketika masuk Akademi Militer Nasional Magelang tahun 1969. Keahliannya di bidang intelijen membuatnya dipercaya menjabat berbagai posisi strategis, termasuk di Kopassus dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).
Kemampuan bahasa Mandarin yang dikuasainya berkat penugasan di Taiwan pada 1970-an menjadi nilai tambah dalam karier intelijennya. Pada 1987, kariernya makin menanjak dengan dipercaya menjabat Wakil Asintel Kopassus, kemudian Asintel Kasdam Jaya.
Ketika menjabat Staf Ahli Panglima ABRI tahun 1996 Agum mulai menunjukkan kedekatannya dengan dunia politik. Hubungannya dengan PDIP membuatnya dianggap sebagai salah satu simpatisan Megawati Soekarnoputri.
Tidak hanya dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD, Agum juga menunjukkan kepedulian terhadap isu gender. Di era reformasi, namanya sempat diusulkan Aliansi Perempuan sebagai calon Panglima ABRI. Ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinannya.
Setelah pensiun dari militer, dia beralih ke dunia politik dengan menjadi Menteri Perhubungan era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Kiprah Agum di dunia olahraga juga tak kalah menarik. Sebagai Ketua Umum PSSI periode 1998-2003, dia berusaha membenahi sepak bola nasional meski hasilnya belum maksimal.
Pengalamannya di PSSI membuat FIFA mempercayainya sebagai Ketua Komite Normalisasi PSSI saat terjadi krisis kepemimpinan. Dia juga sempat memimpin KONI periode 2003-2007.
Di akhir kariernya, Agum tetap aktif memberikan masukan untuk pembangunan olah raga nasional. Ketika PSSI dibekukan pemerintah tahun 2015, dia dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaktifkan kembali organisasi tersebut.
Menurut dia, pembekuan justru akan merugikan perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang.
Sepanjang hidupnya, Agum telah menunjukkan dedikasi sebagai abdi negara baik di bidang militer, politik, maupun olah raga. Meski gagal dalam pencalonan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, pengaruhnya dalam panggung nasional tetap signifikan.
(jon)
