loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama 3 wamen dalam rangkaian konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 yang digelar Kamis (13/3/2025). FOTO/Anggie Ariesta
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan keterlambatan rilis laporan APBN KiTa untuk periode Januari 2025. Dia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh ketidakstabilan data yang tersedia pada awal tahun sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan bisa dibandingkan.
"Pada awal tahun, data yang ada masih sangat fluktuatif karena berbagai faktor. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menunggu dan memastikan data yang lebih stabil dan akurat sebelum rilis laporan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 yang digelar Kamis (13/3/2025).
Menurut dia, laporan APBN KiTa yang baru akan dirilis tidak hanya akan memberikan gambaran umum tentang kinerja APBN, tetapi juga akan menyertakan penjelasan lebih mendalam dari Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai perkembangan belanja negara dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, Wakil Menteri Anggito Abimanyu akan memberikan penjelasan mengenai pendapatan negara, sementara Wakil Menteri Thomas Djiwandono akan menguraikan aspek pembiayaan di bawah garis (below the line).
"Pak Wamen Nazara akan menjelaskan mengenai belanja negara dan implementasi Inpres 1 Tahun 2025, sementara Pak Anggito akan memberikan rincian pendapatan negara. Di sisi lain, Pak Tommy akan menjelaskan hal-hal terkait pembiayaan di bawah garis," tambah Sri Mulyani.
Keputusan untuk menunda rilis laporan ini, menurut Sri Mulyani, diambil agar data yang disajikan lebih stabil dan dapat diperbandingkan dengan data pada periode-periode sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari salah tafsir atas informasi yang disampaikan.
"Kami ingin memastikan bahwa laporan APBN KiTa yang akan dirilis nanti sudah berdasarkan data yang lebih dapat diandalkan dan bisa dibandingkan dengan data dari periode lainnya dengan cara yang lebih tepat, sehingga tidak ada kesalahan dalam interpretasi," jelas Sri Mulyani.
Dengan penundaan ini, diharapkan laporan APBN KiTa yang akan datang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan valid mengenai kondisi keuangan negara di awal tahun 2025.
(nng)
