Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi melaunching penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras untuk masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Kota Bukittinggi, Selasa (19/8/2025), dengan dihadiri langsung oleh Komisi IV DPR RI serta sejumlah pejabat daerah.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat Asril, sejumlah Anggota DPRD Bukittinggi, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar R. Darma Wijaya. Turut hadir pula kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM).
Untuk tingkat Sumatra Barat, program bantuan pangan ini menyasar 160.988 kepala keluarga (KK) penerima manfaat di delapan kabupaten/kota, dengan total bantuan mencapai 3, 2 juta ton beras. Khusus Kota Bukittinggi, bantuan CPP periode Juni dan Juli disalurkan untuk 4.937 KK, dengan total 49.370 kilogram beras.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar, R. Darma Wijaya, menegaskan bahwa Bulog berkomitmen penuh dalam mendukung amanah negara untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Penyaluran ini adalah amanah undang-undang. Bulog siap memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat kelurahan, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, ” jelas Darma Wijaya.
Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Asril, menekankan pentingnya dukungan regulasi agar program CPP ini berdampak jangka panjang.
“Peluncuran bantuan pangan beras ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Namun, lebih dari itu, kita perlu memastikan ada kebijakan ketahanan pangan yang berkesinambungan, sehingga manfaatnya tidak hanya sesaat, tetapi berjangka panjang, ” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan, sekaligus terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal.
“Bukittinggi memiliki penduduk sekitar 122 ribu jiwa. Kami menargetkan agar kebutuhan pangan masyarakat bisa dipenuhi, tidak hanya dari bantuan pemerintah, tetapi juga dari hasil produksi petani lokal yang kita dorong secara berkelanjutan, ” kata Ibnu Asis.
Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi yang tepat sasaran.
“Komisi IV DPR RI akan terus mengawal agar penyaluran cadangan pangan ini benar-benar sampai kepada yang berhak. Produksi beras nasional harus diimbangi dengan distribusi yang merata, sehingga masyarakat di daerah juga merasakan kehadiran negara, ” tegas Cindy Monica.
Melalui launching CPP ini, pemerintah berharap masyarakat penerima manfaat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi dan Sumatra Barat pada umumnya.(Lindafang)
