Merumuskan Masa Depan Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA - Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction sebagai forum akademik yang mempertemukan akademisi, birokrat, peneliti, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan. Tujuannya merumuskan arah masa depan administrasi publik Indonesia dalam menghadapi era disrupsi dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, transformasi birokrasi harus mampu menjawab tantangan perkembangan kecerdasan artifisial, digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global.

"Transformasi birokrasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Administrasi publik Indonesia harus mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan data secara optimal, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Baca juga: Pentingnya Membangun Brand di Era Disrupsi Digital

Menurut dia, administrasi publik masa depan perlu dibangun melalui tata kelola yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo menuturkan keberhasilan birokrasi harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui integrasi program lintas sektor, pemanfaatan satu basis data sosial-ekonomi, kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, serta perubahan orientasi birokrasi dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil yang dirasakan masyarakat.