BATAM — Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW-KKLR) Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Batam, Jumat (24/7/2026) malam. Pengukuhan kepengurusan baru ini menjadi momentum mendorong diaspora Luwu Raya agar mengambil peran lebih besar sebagai kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi di Kepulauan Riau yang berada di kawasan strategis gerbang ASEAN.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) KKLR, H. Arsyad Kasmar, yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Capt. Eko Santosa sebagai Ketua BPW-KKLR Kepulauan Riau. Pada kesempatan yang sama, turut dilantik pengurus KKLR tingkat kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Arsyad Kasmar menegaskan bahwa KKLR tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi warga Luwu Raya di perantauan, tetapi juga harus menjadi organisasi yang mampu menghimpun potensi diaspora untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, posisi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia memberikan peluang besar bagi masyarakat Luwu Raya untuk berkembang sekaligus berperan sebagai jembatan kerja sama dan pembangunan di kawasan.
"Pesan leluhur adalah menjaga nama baik dan kehormatan. Kepri, khususnya Batam, merupakan daerah yang sangat istimewa dengan potensi besar. Mari kita terus menjaga persatuan dan ikut membangun daerah perantauan, " ujar Arsyad.

Ia mengingatkan seluruh warga KKLR agar senantiasa menjaga marwah, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya leluhur sebagai modal sosial dalam membangun kepercayaan serta memperkuat kontribusi di tengah masyarakat yang majemuk.
Sementara itu, Ketua BPW-KKLR Kepri, Capt. Eko Santosa, mengatakan kepengurusan baru akan berupaya memperkuat soliditas organisasi sekaligus mengoptimalkan potensi masyarakat Luwu Raya yang telah lama menjadi bagian dari perkembangan Kepulauan Riau.
Menurutnya, jejak masyarakat Bugis-Luwu di Tanah Melayu telah berlangsung sejak abad ke-17 melalui aktivitas pelayaran, perdagangan, hingga pemerintahan pada masa Kesultanan Johor-Riau-Lingga.
"Marilah kita terus menjaga harkat dan martabat leluhur di tanah Melayu. Silaturahmi yang dibungkus dengan budaya harus tetap terjaga, " katanya.
Eko menjelaskan, saat ini warga Bugis-Luwu tersebar di Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, hingga Natuna. Mereka berkiprah di berbagai sektor, mulai dari kemaritiman, perdagangan, perikanan, jasa, hingga dunia usaha, sekaligus tetap menjaga tradisi dan budaya yang diwariskan para leluhur.
Ia berharap keberadaan diaspora Luwu Raya tidak hanya dikenal sebagai komunitas yang solid, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai keberagaman etnis merupakan salah satu kekuatan utama yang menopang kemajuan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis, termasuk warga Luwu Raya, telah memberi kontribusi penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi Kepulauan Riau.
"Walaupun kita heterogen, seluruh suku bisa hidup rukun, termasuk masyarakat Bugis. Payung budaya adalah rumah besar kita. Kepri juga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia, " ujarnya.
Ansar menambahkan, posisi Kepulauan Riau di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN menjadikan provinsi ini memiliki peluang besar untuk terus bertumbuh, didukung iklim investasi yang semakin berkembang.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk diaspora Luwu Raya, untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat kolaborasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
"Mari kita berkontribusi bersama untuk kemajuan Kepulauan Riau, " ajaknya.
Melalui kepengurusan baru ini, BPW-KKLR Kepulauan Riau diharapkan tidak hanya menjadi perekat persaudaraan warga Luwu Raya di perantauan, tetapi juga mampu mengonsolidasikan potensi diaspora sebagai kekuatan pembangunan yang berkontribusi bagi kemajuan Kepulauan Riau sebagai salah satu gerbang utama Indonesia di kawasan ASEAN. (*)















































