JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap program hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sertipikasi gratis.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai yang berlangsung di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa program hunian terjangkau mendapat dukungan Kementerian ATR/BPN melalui pemberian sertipikat gratis bagi MBR yang memiliki tanah tetapi belum bersertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat, ” ujar Hashim usai kegiatan.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertipikat tidak hanya memberikan legalitas atas aset, tetapi juga dapat membuka akses masyarakat terhadap pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha, ” katanya.
Program sertipikasi gratis tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan rakyat. Pemerintah mendorong pembangunan hunian terjangkau dengan memanfaatkan aset negara, termasuk aset milik PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan, ” ujar Maruarar.
Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN mendukung program perumahan rakyat melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak dan terjangkau perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga memiliki kepastian atas aset yang dimiliki.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka, ” kata Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir turut meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai.
Groundbreaking ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi antarkementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan rakyat sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kepastian legalitas aset.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.
