JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan optimisme Pemprov Jambi dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Sebanyak 11.314 unit usulan RTLH telah diterima dan siap untuk direvitalisasi melalui program bedah rumah yang tersebar di 11 kabupaten dan kota.
"Sinergisitas dan kolaborasi antar-lembaga menjadi solusi percepatan penuntasan hunian warga yang tidak layak tersebut, " ujar Al Haris di Kota Jambi, Jumat (12/9/2025).
Ia menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga resmi lainnya, untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Perubahan angka kemiskinan yang dinamis turut berkontribusi pada terus bertambahnya jumlah RTLH dari tahun ke tahun.
Selama lima tahun terakhir, Pemprov Jambi telah berhasil memugar 2.256 unit rumah. Untuk tahun ini, komitmen anggaran sebesar Rp11 miliar dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi untuk perbaikan 550 unit RTLH.
Selain dukungan APBD provinsi, Jambi juga mendapat alokasi 1.527 unit program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025. Bantuan ini akan didistribusikan ke kawasan pedesaan (1.040 unit), perkotaan (219 unit), dan pesisir (268 unit).
Secara rinci, kawasan pedesaan akan menerima bantuan di delapan wilayah: Sarolangun (400 unit), Tanjab Barat (200 unit), Muaro Jambi (71 unit), Bungo (55 unit), Merangin (189 unit), Tebo (50 unit), Kerinci (33 unit), dan Batanghari (37 unit). Sementara itu, kawasan perkotaan mendapatkan alokasi untuk Kota Jambi (70 unit) dan Kota Sungai Penuh (146 unit). Wilayah pesisir akan menerima 227 unit bantuan yang difokuskan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (PERS)
