Dandim 1401/Majene Tegaskan Komitmen Amankan Pilkada 2024 di Majene

Majene – Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kodim 1401/Majene mengerahkan sejumlah personel untuk mengawal dan mengamankan penjemputan serta pendistribusian logistik Pilkada ke lima kecamatan, yakni Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Tammeroddo Sendana, dan Kecamatan Malunda. Pengawalan ini dimulai dari Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Majene menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah masing-masing. Senin (25/11/2024).

Komandan Kodim (Dandim) 1401/Majene, Letkol Czi I Made Bagus Asmara, S.T., M.I.P., menegaskan bahwa pendistribusian logistik merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada.

"Kami berharap seluruh proses pendistribusian logistik ini dapat berjalan aman tanpa hambatan. Kodim 1401/Majene akan senantiasa mendukung setiap tahapan Pilkada agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, " ungkapnya saat menghadiri kegiatan pelepasan pendistribusian logistik di hari kedua.

Kegiatan pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua KPUD Majene, Munawir, S.T., M.T., serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Majene. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan Pilkada.

Ketua KPUD Majene, Munawir, S.T., M.T., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kodim 1401/Majene dan seluruh pihak terkait.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, Polri, dan pemerintah daerah atas kerjasama yang baik dalam proses pendistribusian logistik ini. Dengan dukungan yang diberikan, kami optimis semua tahapan Pilkada dapat berjalan lancar, " ujar Munawir.

Selain pengawalan logistik, personel Kodim 1401/Majene juga bertugas memastikan bahwa pendistribusian ini berjalan sesuai dengan prosedur keamanan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya proses demokrasi di Kabupaten Majene.