MAKASSAR – Ketua KNPI Luwu Timur, Ibriansyah Irawan, menyoroti kurangnya transparansi dan tata kelola dalam rencana pengembangan kawasan industri di Luwu Timur.
Hal itu ia sampaikan dalam forum Roundtable Discussion (RTD) bertajuk “Prospek Pengembangan Kawasan Industri Luwu Timur: Telaah AMDAL dan Regulasi Teknis”, yang digelar oleh The Sawerigading Institute di redaksi Harian Fajar, Jumat (31/10/2025).
Menurut Ibriansyah, meski KNPI tidak menolak investasi, proses perencanaan kawasan industri seharusnya melibatkan komunikasi yang jelas antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, termasuk generasi muda.
“Ada banyak sisi yang tidak dilibatkan, seolah-olah dengan nilai investasi yang besar, ratusan triliun, tapi kok ada kesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ” ujarnya.
Ia menekankan, transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan industri membawa manfaat sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Proses yang berjalan harus ada komunikasi politik dan sosial yang baik. Prinsip-prinsip tertentu, misalnya lingkungan dan sosial, ini tidak boleh dilewatkan, ” katanya.
Selain itu, Ibriansyah mengingatkan perlunya keterlibatan anak muda dalam perencanaan dan pengelolaan proyek agar mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga bisa berperan dalam pembangunan ekonomi secara mandiri.
Ia menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai bagian dari strategi tata kelola kawasan industri.
Peluang Strategis Generasi Muda
Ibriansyah juga melihat kawasan industri sebagai peluang strategis untuk meningkatkan taraf hidup generasi muda melalui akses terhadap pekerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih mandiri.
“Kalau perspektifnya bahwa kawasan industri ini hanya memberi keuntungan berupa lapangan kerja, itu sangat promotif. Prinsip dasarnya, kami ingin anak muda punya proses ekonomi yang independen ke depan, bukan hanya sebagai tenaga kerja, ” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia lokal agar dapat terlibat secara optimal.
Menurutnya, perencanaan kawasan industri harus mencakup pengembangan infrastruktur dan sektor yang mendukung peningkatan kapasitas anak muda.
“Kami ingin menyiapkan SDM-nya seperti apa, sektor-sektor dan infrastrukturnya apa saja. Ini harus menjadi bagian dari pembahasan siapapun yang akan menjalankan kawasan industri ini, ” tambahnya.
Diskusi yang dipandu oleh pegiat sosial Kamaruddin Azis ini merupakan tindak lanjut dari FGD yang sebelumnya dilaksanakan oleh The Sawerigading Institute pada 17 Oktober 2025 di Hotel MaxOne Makassar.
Hadir sejumlah narasumber, antara lain Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku Dr Azri Rasul, Perwakilan Dinas PMPTSP Sulsel Syaiful Haris, Perwakilan Dinas LHK Sulsel Dr Fachrie Rezka Ayyub, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Unhas Prof Anwar Daud dan Kadis PMPTSP Kabupaten Luwu Timur Abdul Wahid Sangka. (*)
