KERINCI, JAMBI – Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa Mira Anak, warga Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, termasuk dalam kategori desil satu, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan status tersebut, Mira dinilai sangat layak menerima berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, menjelaskan bahwa hasil verifikasi menunjukkan Mira telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan penerima subsidi pemerintah. Selain itu, ia juga sudah diverifikasi sebagai penerima BLT Kesra dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan sedang dalam proses pengusulan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
“Yang bersangkutan memiliki BPJS aktif dan sudah masuk dalam verifikasi BLT Kesra dari Kemensos. Saat ini juga sedang diusulkan untuk bantuan PKH, ” jelas Juanda Sasmita kepada IndonesiaSatu.co.id, Minggu (3/11).
Juanda menambahkan, Dinas Sosial juga tengah mengajukan program bedah rumah bagi keluarga Mira dan akan berkoordinasi dengan Baznas untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut.
Namun di balik langkah cepat Dinas Sosial, muncul sorotan terhadap pemerintah Desa Punai Merindu. Berdasarkan pengecekan data, Dinas Sosial menemukan bahwa operator desa tidak pernah mengusulkan nama Mira sebagai penerima bansos PKH, meskipun secara ekonomi ia termasuk kategori paling miskin (desil satu).
“Sebenarnya pengusulan bisa dilakukan langsung oleh desa melalui operator desa, namun hal itu tidak dilakukan, dan di Desa juga ada BLT DD, " ungkap Juanda.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan kepedulian pemerintah desa terhadap warganya yang sangat membutuhkan. Di tengah penderitaan Mira yang kini dirawat intensif akibat penyakit paru-paru, kelalaian pihak desa dalam melakukan pendataan dan pengusulan bansos menjadi tamparan keras bagi aparat desa Punai Merindu.
Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di daerah bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya sistem pendataan dan minimnya kepekaan sosial di tingkat desa. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan serta memastikan setiap warga miskin benar-benar memperoleh haknya tanpa harus menunggu sampai mereka jatuh sakit dan hidup dalam penderitaan.(son)
