Probolinggo (26/06/2025) – Dalam rangka mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) Tahap II, Perum Perhutani KPH Probolinggo turut ambil bagian dalam forum pertimbangan teknis penambahan keluasan kawasan hutan yang diperuntukkan infrastruktur tol. Kegiatan strategis ini dilaksanakan dalam koordinasi terpadu yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.
Pertemuan yang berlangsung di Situbondo ini dihadiri oleh para pejabat teknis dari BPKH Wilayah XI, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa–Bali–Nusa Tenggara Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Situbondo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo, Subdirektorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Kementerian PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol 1.22 Kementerian PUPR, serta Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo–Banyuwangi.
Keterlibatan aktif Perhutani Probolinggo merupakan bentuk komitmen BUMN kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap asas legalitas dan kelestarian lingkungan dalam setiap tahap proses pelepasan kawasan hutan.
Kepala Perhutani KPH Probolinggo, Akhmad Faizal, S.Hut., MM. Melalui Kepala Seksi Perencanaan Sunberdaya Hutan Dan Penngembangan Bisnis Dwi Elmy Kartikasari, SE. menyatakan bahwa keikutsertaan Perhutani dalam tim pertimbangan teknis ini merupakan bentuk akuntabilitas dan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur strategis.
“Kami memegang prinsip bahwa pembangunan jalan tol sebagai bagian dari proyek strategis nasional harus tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kawasan hutan. Oleh karena itu, Perhutani siap memberikan data, potensi Sumber Daya Hutan untuk pertimbangan teknis yang diperlukan serta memastikan proses ini berjalan sesuai dengan koridor regulasi, ” ujarnya.
Senada dengan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku pimpinan tim, menegaskan bahwa seluruh proses perlu dijalankan secara transparan dan partisipatif.
“Pertambahan keluasan untuk kebutuhan PSN seperti Tol Probowangi tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan sinkronisasi data, telaah lingkungan, hingga kajian teknis kehutanan yang valid. Kolaborasi dari semua pihak, termasuk Perhutani, menjadi bagian esensial dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan proyek ini, ” paparnya.
Dengan sinergi multi-pihak dan pendekatan kehati-hatian, proses pertimbangan teknis ini diharapkan dapat mengawal pelaksanaan proyek Tol Probowangi II secara legal, efisien, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjadi model tata kelola pembangunan yang akuntabel di kawasan hutan negara.@Red.
