Probolinggo (26 Juli 2025) – Dalam sebuah forum strategis yang menegaskan komitmen kolektif terhadap penguatan fondasi ekonomi dan sosial, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo berkoordinasi erat dengan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Probolinggo.
Pertemuan yang difasilitasi di Kantor Polres Kabupaten Probolinggo ini bertujuan untuk merumuskan agenda aksi konkret dalam mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional, sebuah imperatif krusial dalam lanskap geopolitik dan ekonomi saat ini.
Rapat koordinasi yang berbobot ini dihadiri oleh representasi kunci dari berbagai sektor, termasuk Perum Bulog, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo. Kehadiran spektrum luas pemangku kepentingan ini merefleksikan pendekatan multisektoral yang diadopsi untuk mengatasi kompleksitas isu ketahanan pangan.
Kepala Perhutani KPH Probolinggo, Akhmad Faizal, S.Hut, MM. saat di konfirmasi di tempat yang berbeda menyampaikan pihaknya telah menugaskan pejabat yang berkompeten dalam acara tersebut serta menyampaikan peran Perhutani sebagai entitas pengelola kawasan hutan yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung diversifikasi dan peningkatan produksi pangan.
"Lahan-lahan yang dikelola Perhutani, dengan skema pengelolaan hutan lestari, dapat dioptimalkan melalui program agroforestri dan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang kontribusi nyata terhadap penyediaan pangan nasional, " tegasnya, menyoroti dimensi ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan.
Kepala Polres Kabupaten Probolinggo AKBP DR. M. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.SI. sebagai tuan rumah, menekankan pentingnya sinergi keamanan dalam menjamin kelancaran roda produksi pertanian.
"Stabilitas keamanan adalah katalisator bagi pertumbuhan sektor pertanian. Polres berkomitmen untuk menjaga iklim kondusif, mencegah praktik ilegal yang merugikan petani, dan memastikan distribusi hasil pertanian berjalan lancar, sehingga visi kedaulatan pangan dapat tercapai, " ujarnya, menegaskan peran penegakan hukum sebagai penopang ekonomi.
Perwakilan Bulog memaparkan strategi korporasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan.
"Bulog siap menjadi mitra strategis dalam penyerapan hasil panen petani, khususnya dari program-program yang disinergikan ini, guna memitigasi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan stok nasional, " jelasnya, menyoroti fungsi Bulog sebagai stabilisator pasar.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo menguraikan pentingnya intervensi teknis dan inovasi pertanian.
"Penyediaan bibit unggul, pendampingan teknologi pertanian modern, dan peningkatan kapasitas petani adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kami siap mengimplementasikan program-program yang adaptif terhadap kondisi lokal, " ungkapnya.
Ketua APDESI Kabupaten Probolinggo, mewakili suara komunitas di tingkat desa, menyambut baik kolaborasi ini.
"Pemerintah desa adalah garda terdepan dalam implementasi program ketahanan pangan. Dengan dukungan solid dari Perhutani, Polres, Bulog, dan Dinas Pertanian, kami optimis dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, " pungkasnya, menekankan peran sentral partisipasi komunitas.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk merumuskan rencana aksi terpadu, termasuk identifikasi area pilot project, jadwal implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Sinergi antara Perhutani KPH Probolinggo, Polres Kabupaten Probolinggo, Bulog, Dinas Pertanian, dan APDESI ini menandai babak baru dalam upaya kolektif mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional, dimulai dari lingkup Kabupaten Probolinggo.@Red.
