JAKARTA - Forum Group Discussion (FGD) ojek online (ojol) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pada Kamis, 24 Juli 2025 di Redtop Hotel Pecenongan, Jakarta Pusat, berujung ricuh. Unit Respon Cepat (URC) Bergerak pun angkat bicara, mengecam keras insiden yang seharusnya menjadi ajang bertukar pikiran secara konstruktif.
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (26/7/2025) malam di Kelapa Gading, URC Bergerak menyampaikan kekecewaannya. Mereka menilai, forum diskusi yang seharusnya mengedepankan intelektualitas dan etika, justru ternodai oleh kericuhan yang tidak semestinya terjadi. URC juga memberikan sejumlah catatan penting kepada Kemenhub RI agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
URC menyoroti beberapa poin krusial. Pertama, forum tersebut jelas ditujukan untuk angkutan roda dua alias ojek online, dengan ketentuan jumlah utusan dan dress code yang telah ditetapkan. Kedua, ketidaktegasan panitia saat daftar ulang, yang membiarkan peserta tidak terdaftar masuk, menjadi pemicu awal kekisruhan.
Kehadiran aparat kepolisian dengan jumlah yang signifikan, serta kendaraan taktis di sekitar hotel sejak pagi hari, juga menjadi sorotan. URC menilai, hal ini mengindikasikan bahwa Kemenhub dan aparat kepolisian telah mengantisipasi potensi gesekan antar peserta forum. Dugaan ini diperkuat dengan maraknya ajakan provokatif di grup-grup WhatsApp ojol sehari sebelum FGD berlangsung.
Tak hanya itu, URC juga mengkritik materi dan narasi yang disampaikan para narasumber di awal FGD. Mereka menilai, materi tersebut dangkal dan terkesan tidak menguasai permasalahan ojol secara mendalam. Panitia pelaksana dan moderator juga dianggap tidak tegas dalam menegakkan aturan forum, membiarkan gerombolan pengacau melakukan agitasi dan provokasi.
URC juga menolak narasi sesat tentang potongan 10%, menegaskan bahwa besaran profit yang diambil aplikator sepenuhnya menjadi hak aplikator tanpa campur tangan pihak manapun. Mereka juga menolak perubahan status mitra menjadi pekerja/buruh, yang selama ini digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai regulator, Kemenhub seharusnya dapat memilah dan mencermati setiap masukan secara obyektif dan selektif, bukan berdasarkan like/dislike atau kedekatan dengan oknum pejabat di Kemenhub. URC menilai, Kemenhub selalu gamang dan tertutup dalam mengambil kebijakan tentang ojek online selama lebih dari satu dekade.
Lebih lanjut, URC mendesak Kemenhub untuk menyampaikan kendala dan kajian terkait tata kelola ojek online kepada Presiden RI, sebagai rekomendasi untuk segera mengeluarkan PERPPU sebagai payung hukum ojek online.
Ketua MOOSI, Danny Stephanus, yang juga Juru Bicara (jubir) URC, berharap Kemenhub dapat mengambil langkah positif agar carut marut transportasi ojek online yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade dapat tertata dengan baik.
“Keberadaan transportasi ojek online sebagai angkutan khusus terbatas berbasis aplikasi harus dapat membawa manfaat kepada para pengemudi ojol dalam menafkahi keluarganya, melayani para pengguna dengan aman, nyaman, dan ekonomis serta para pengusaha aplikasi online mendapatkan keuntungan guna mengembangkan usaha mereka dalam memberikan kontribusi positif kepada pemerintah, khususnya Ditjen Hubdar Kemenhub sebagai angkutan khusus terbatas yang terintegrasi dengan moda angkutan darat lainnya, ” jelas Danny, Sabtu (26/7/2025).
Danny menambahkan bahwa URC telah mengantongi banyak bukti terkait kisruh tersebut.
“Kami memiliki bukti-bukti yang kuat dan jelas, termasuk siapa saja yang diundang dan yang tidak diundang tapi memaksa masuk dalam acara itu dengan berbagai cara, ” tegas Danny.
Dirinya juga menegaskan bahwa FGD merupakan forum resmi untuk menuangkan gagasan dan intelektual.
“jika ingin adu jotos bukan dalam forum tapi di jalanan, dan kami siap melayanin hal itu. Jangan ngaku singa di medsos tapi faktanya cuma anak ayam, camkan itu, ” tegas Danny.
Sementara itu, Jendlap URC, Achsanul Solichin, yang akrab disapa Batman, mengaku tidak mengetahui adanya oknum dari pihak korban aplikator yang menggunakan nama URC sebagai akses untuk masuk ke FGD.
“Saya tidak tau terkait hal itu, tapi jika benar terjadi orang tersebut harus bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan karena menggunakan nama URC untuk bisa makan gratis dan buat keonaran saat acara, ” ucap Achsanul.
Suharto atau yang akrab disapa Papa Harto, selaku Penanggung Jawab URC, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah sesama ojol.
“Saya sudah berpesan pada anggota URC agar tidak terpancing. Saya juga ingatkan kepada pihak lain agar tidak memulai masalah dengan kami, karena anggota URC tidak akan tinggal diam bila sampai ada bagian dari URC yang diganggu, ” pesan Papa Harto.
URC berharap agar kedepannya Kemenhub dapat menggelar FGD yang benar-benar transparan, mengedepankan nilai-nilai persatuan dan keadilan bagi semua pihak, sebagai bentuk perjuangan dalam mencari solusi terbaik bagi driver ojol.
