SOLOK — Dalam upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Solok Jon Firman Pandu turut ambil bagian dalam kegiatan gotong royong bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga kurang mampu di Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.
Kegiatan sosial ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Medison pada Rabu malam lalu (30/7) dan diikuti Bupati melalui sambungan video call.
Bedah rumah ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, melibatkan perangkat nagari, unsur Forkopimda, Baznas Kabupaten Solok, Kepala OPD terkait, serta jajaran lainnya yang turut berpartisipasi langsung di lapangan.
Turut mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Ny. Nia Jon Firman Pandu, yang juga aktif mendorong gerakan kepedulian sosial di kalangan perempuan dan keluarga di Kabupaten Solok.
“Pemerintah hadir bukan hanya dengan kebijakan, tapi juga dengan aksi nyata. Hari ini kita bergotong royong, membedah rumah warga yang tidak layak huni, agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Semangat ini perlu kita jaga bersama, ” ujar Bupati Jon Firman Pandu.
Rumah milik Ibu Jusmaniar, seorang warga lanjut usia, menjadi sasaran dalam program ini. Sebelumnya, kondisi rumah sangat memprihatinkan dan tidak layak ditinggali. Kini, berkat kepedulian berbagai pihak, rumah tersebut mulai direnovasi menuju hunian yang layak, sehat, dan aman.
Ibu Jusmaniar menyampaikan rasa syukur dan haru atas bantuan tersebut. “Saya tidak menyangka rumah saya akan dibantu seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan semua yang telah membantu, ” ucapnya penuh haru.
Bupati Jon Firman juga menegaskan bahwa program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok akan terus digencarkan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Kegiatan gotong royong ditutup dengan makan bajamba, tradisi makan bersama yang memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
